IMPLIKASI PILKADA LANGSUNG TERHADAP MASYARAKAT DAYAK


IMPLIKASI PILKADA LANGSUNG TERHADAP MASYARAKAT DAYAK

Pada tanggal 26 September 2014 yang lalu DPR RI telah mengesahkan UU Pilkada yang menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, setelah 10 tahun rakyat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Keputusan ini tak pelak menuai banyak kritik dari semua elemen masyarakat – sebab keputusan ini tidak hanya masalah pertarungan antara Koalisi Merah Putih vs. PDIP tetapi kebebasan setiap individu untuk memilih sendiri siapa yang akan memimpin daerahnya.

Lantas bagaimana, masyarakat Dayak menyikapi hal ini? Didalam beberapa forum social media khusus Dayak, memang ada sebagian orang yang mendukung keputusan DPR ini, namun banyak juga yang menolaknya. Alasan beberapa orang yang tidak mempermasalahkan keputusan DPR RI adalah – “apapun mekanismenya orang Dayak tetap akan terpuruk” ada juga yang menganggap “jika ada yang menolak maka akan menimbulkan perpecahan sesama Dayak”. Kedua alasan ini seperti terlihat masuk akal tetapi apakah demikian? Apakah Dayak menjadi sengat permissive dengan isu-isu social politik nasional bahkan mungkin tingkat internasional??

Kita harus kembali lagi memahami apa ruh demokrasi – yaitu dari rakyat untuk rakyat, jika kita kecilkan skalanya pada lingkup masyrakat Dayak, jelas harusnya dari masyarakat Dayak untuk orang Dayak itu sendiri, tetapi jika kita berbicara fakta sejarah selama era orde baru bagaimana secara sistematis peranan suku Dayak dalam membangun daerahnya dikerdilkan , gubernur-gubernur sebelumnya hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan politik sentralistik. Ambil contoh dari semenjak Indonesia merdeka baru hanya dua kali Kalbar dipimpin putra Dayaknya, yaitu Gubernur pertama Oevang Oeray – yang setelah lengsernya Seokarno dilengserkan juga oleh Orde Baru dan justru baru akibat pilkada langsunglah Kalbar saat ini bisa memiliki pemimpin Dayak. Padahal jika kita merunut sejarah pergerakan politik bangsa Dayak pra kemerdekaan sangatlah significant yaitu dimulai dengan tonggak awal Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 yang menyatukan setiap puak-puak Dayak, dan kemudian pergerakan ini berlanjut pada tahun 1914 ketika Syarikat Dayak didirikan sebagai suatu kesadaran putra/I Dayak yang ingin melepaskan diri dari penjajahan dan juga ingin mengejar ketertinggalannya. Syarikat Dayak ini bahkan turut hadir didalam Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928. Kemunduran terjadi ketika tokoh-tokoh Dayak ketika era orde baru dianggap orang-orang Soekarno sehingga disingkirkan.

Kemudian secara sistematis pemerintah pusat melakukan pemiskinan terhadap masyarakat Dayak dengan dibukanya keran-keran transmigrasi yang membuat komposisi demografis Dayak dibeberapa tempat menjadi minoritas. Kesempatan putra daerah untuk menjadi pemimpin didaerahnya sangat minim. Mungkin ini terlihat memiliki semangat primordialisme, tetapi perlu diingat bahwa bagaimana selama ini masyarakat Dayak telah “dikhianati” oleh pemerintah pusat. Masyarakat Dayak pada tahun 1946 melakukan sumpah setia kepada Republik Indonesia dengan kesadaran penuh terlibat aktif didalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan namun kemudian dikerdilkan dan dimarginalkan oleh Pemerintah sendiri – sehingga image yang selama ini terbentuk adalah orang Dayak hanya tahu “minum tuak, menombak babi dan berburu”.

Semenjak era reformasi dan diamandemennya UU pemilihan kepala Daerah – orang-orang Dayak yang selama ini terpanggil untuk melakukan perubahan atas tanah leluhurnya memiliki kesempatan. Terbukti dengan muncul-munculnya Gubernur & Bupati dari Kalangan suku Dayak sendiri, yang juga telah melakukan banyak perubahan pembangunan. Sebagai contoh Propinsi Kalimantan Tengah pada masa sebelum Teras Narang, akses jalan menuju ke pedalaman belum ada, satu-satunya moda transportasi saat itu hanyalah melalui jalur air yang bisa memakan waktu berhari-hari. Implikasinya desa-desa di Kalimantan Tengah sukar untuk berkembang perekonomiannya, mereka tidak bisa menjual hasil bumi atau pertanian mereka. Semenjak era Teras Narang jalan-jalan ini sudah tembus dan daerah-daerah Kabupaten sedang menggeliat pergerakan perekonomiannya.

Kemudian jika menggali sisi budaya Dayak sendiri ketika memilih pemimpin. Suku Dayak tidak mengenal istilah kerajaan sehingga orang yang menjadi pemimpin atau disebut Temanggung bukanlah berdasarkan koalisi ataupun keturunannya tetapi berdasarkan kecakapan dan kualifikasinya memimpin. Setidaknya ada beberapa syarat seseorang Dayak disebut pemimpin:

  1. Menteng Ureh Mamut Mameh

Artinya orang yang berani dan punya jiwa kesatria, berani bertanggungjawab atas perbuatannya juga atas keselamatan orang-orang dikampungnya. Yang menarik adalah kata MAMEH yang arti harfiahnya bodoh. Artinya ketika ia harus berjuang demi kampung dan warganya dia tidak akan pikir panjang mengenai keselamatan dirinya, dan jiwa ini tidak dibatasi oleh batas gender.

  1. Bakaji

Seorang yang bisa memiliki gelar pada zaman dahulu adalh ia yang memiliki ilmu kanuragan atau disebut BAKAJI. Untuk mendapatkan ilmu ini sesorang harus selalu dekat dengan alam dalam keheningan melalui ritual balampah.  Seorang yang bakaji juga umumnya rendah hati, ia tidak akan memerkan ilmunya. Sebab kekuatan yang ia dapat hanya digunakan ketika saat genting terjadi. Jadi seorang pemimpin dayak adalah seorang yang memiliki kehidupan spiritual yang baik dan tercermin didalam hubungannya dengan alam dan kerendahan hatinya.

  1. Menguasai hukum adat

Seorang pemimpin juga harus mengetahui hukum adat, untuk dapat adil memutuskan suatu perkara. Dan ketika ia melanggar hukum adat itu ia juga harus bersedia bertanggung jawab.

  1. Mendengarkan Nasehat dan Bijaksana

Nasihat ini dahulu bisa didapat dari RANYING atau Tuhan atau dari tetua-tetua kampung yang bermusyawarah.

Orang-orang yang dianggap memiliki kriteria ini diangkat sebagai pemimpin oleh masyarakatnya, bukan karena latar belakang keluarganya tetapi setiap individu masyarakat Dayak menentukan sikap untuk mengangkat orang tersebut.Jika dilihat dari h al itu maka pilkada langsung adalah suatu metode pemilihan yang tepat bagi masyarakat Dayak. Dimana setiap calon pemimpin bukan ditentukan oleh koalisi elit ataupun bagaimana latar belakang keluarganya tetapi pada rekam jejak dan program yang hendak ia bawa. Masyarakat Dayak diberi kebebasan untuk menentukan sikapnya berdasarkan kriteria-kriteria yang bersesuaian dengan nilai-nilai budaya dan adat.

Justru ketika pemilihan melalui DPRD maka sang pemimpin tidak lagi dapat ditentukan berdasarkan rekam jejaknya tetapi berdasarak kemampuan lobi ditingkat elit. Ketika Pemilihan Gubernur di Kalimantan Timur yang lalu, saat itu ada seorang calon Dayak yang diusung oleh masyarakat – perlu diingat selama ini Kalimantan Timur tidak pernah dipimpin oleh orang Dayak, namun saat itu justru yang menghalangi beliau untuk maju dalam pentas pemilihan gubernur adalah partai-partai politik itu sendiri.

Oleh karena itu jelaslah bahwa UU pilkada melalui DPRD HARUS DITOLAK karena tidak sesuai dengan kearifan budaya Dayak juga mengebiri hak azasi demokrasi setiap warga Negara. Khusus untuk Masyarakat Dayak, dengan dilakukan Pilkada melalui DPRD maka kesempatan bagi putra/I terbaik Dayak yang terpanggil untuk membangun tanah leluhurnya tetapi tidak memiliki kemampuan finasial atau lobi ditingkat elit akan tertutup.

Maka dari itu kami dalam Komunitas Aliansi Pemuda Dayak akan mengajukan beberapa tuntutan:

  1. Menolak Pilkada melalui DPRD karena tidak sesuai dengan nilai-nilai adat masyarakat Dayak
  2. Memilih pemimpin secara langsung adalah hak konstitusi rakyat
  3. Masyarakat Dayak berhak untuk mengusung putra/i terbaiknya untuk menjadi pemimpin ditanah leluhurnya
  4. Pemimpin yang terpilih di Kalimantan harus bisa menjamin hak-hak adat masyarakat Dayak baik itu hak tanah adat, hutan adat dan kelestarian lingkungan hidup
  5. Pemimpin yang terpilih di Kalimantan harus bisa “manggatang utus” atau mengangkat harkat hidup masyarakat Dayak
  6. Pemimpin yang terpilih juga harus mempertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat Dayak
  7. Pengucapan janji pemimpin yang terpilih selain dilakukan secara agamanya juga dilakukan susai adat masyarakat Dayak.
  8. Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh DPR RI maka kami mendukung untuk dilakukannya REFERENDUM terhadap Pulau Dayak

 

Tabe

Bekasi 7/Oktober/2014

 

 

 

Iklan