BENCANA ASAP & PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN


BENCANA ASAP & PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN

Kali ini penulis ingin membahas sedikit mengenai bencana asap yang baru ini terjadi di Kalimantan. Seingat penulis bencana asap ini baru terjadi sekitar tahun 1997-an, ketika itu penulis masih duduk dibangku SMP, saat itu bahkan penulis sampai terkena gangguan asma – dan semenja itu setiap tahun Kalimantan memiliki musim baru yaitu musim asap bahkan ditahun 2015 ini termasuk asap yang sangat parah, betapa tidak asap yang dialami di Kalimantan terjadi semenjak bulan Juli itu menyebabkan Kota Palangkaraya dan sekitarnya menjadi kota yang tidak layak huni dan tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan akibat menghirup udara yang 7 kali lipat dari kadar berbahaya.

Data Partikulat asap Palangkaraya tanggal 26 September 2015

Data Partikulat asap Palangkaraya tanggal 26 September 2015

Banyak orang menganggap hal ini akibat kebiasaan orang Dayak yang membuka ladang dengan cara membakar dengan sistem sawah tadah hujan, namun sebenarnya ini tuduhan yang lancung. Sebab semenjak tahun 1997/98 itu kebakaran lahan yang terjadi 80%nya adalah dilahan perkebunan. Perlu diketahui bahwa orang Dayak membuka lahan/hutan sebagai ladang/sawah didaerah yang dipengaruhi oleh pasang surut yang berada di muara muara sungai dan juga luasan areal sawahnya relatif kecil karena semuanya dikerjakan dengan tenaga manusia, sebab sistem membajak dan menyisir sawah menggunakan tenaga sapi seperti dijawa tidak dikenal oleh masyarakat Dayak. Hutan yang dijadikan areal persawahan merupakah hutan bertanah basah dengan pepohonan yang relatif kecil, hutan “bawah” yang terdiri atas rerumputan, hutan ini bertipe hutan payau. Jadi jika pembakaran hutan terjadi pada hutan premier dan sekunder maka tentu itu BUKAN olah Masyarakat Dayak!! bahkan terdapat ratusan perusahaan yang beroperasi dikawasan konservasi dan hutan lindung baca: KOMPAS

Trend yang terjadi selama ini orang bahkan pemerintah menyalahkan warga/masyarakat adat atas cara ladang berpindah – memang didalam proses pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar, namun orang Dayak memiliki kearifan dalam membatasi api supaya tidak menjalar ketempat yang tidak diinginkan atau istilahnya membatasi api – sebab api pun bisa dijadikan teman. Orang yang memiliki kemampuan dalam membatasi api ini disebut PANAMPARE APUI. Kearifan dan kemampuan ini sudah sangat sedikit dimiliki orang, maka menunduh warga atau masyarakat adat yang menyebabkan kebakaran lahan adalah tuduhan lancung.

Orang Dayak menganggap hutan BUKANLAH milik perseorangan atau golongan tetapi merupakan pemberian Tuhan yang boleh dimanfaatkan setiap umat manusia. Sehingga hutan merupakan benda bebas dan bebas pula setiap orang (penduduk) untuk memanfaatkannya guna dijadikan kebun atau ladang namun ada aturan aturan tertentu yang mesti dipatuhi didalam pengelolaan hutan. Namun saat ini 89% lahan di Kalimantan sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan perkebunan. Luas kawasan hutan Kalimantan yang dikuasai perusahaan 47.731.226 hektar atau 88,9 persen dari total luas Kalimantan 53.544.820 Hektar. Perlu diketahui Sawit bukanlah tumbuhan asli Nusantara, ia berasal dari kawasan Afrika Barat yang kemudian dibawa oleh Belanda pada tahun 1848, baru pada tahun 1911 dilakukan perkebunan komersial dengan skala besar. Kawasan Kalimantan ternyata menjadi daerah yang sangat baik bagi pertumbuhan sawit, sebab Kalimantan adalah kawasan basah tropis  dengan temperatur antara 24 sampai 32 derjat celcius sepanjang tahun

Sebenarnya ekspansi sawit yang besar besaran di Indonesia tidak lepas dari tanggung jawab negara Uni Eropa juga akibat tingginya permintaan agrofuels kenegara-negara Uni Eropa. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi sawit mencapai 40 juta ton pada tahun 2020 dan saat ini sudah ada 26.7 juta hektar ijin pelepasan lahan untuk ekspansi sawih belum termasuk ijin yang odong odong. Perlu diingat sistem perkebunan kita menganut sistem kolonial Belanda yaitu culturstelsel, dimana petani dipaksa untuk menanam komoditas tertentu, dan kala itu perkebunan dikuasai oleh perusahaan swasta asing, namun semenjak era Soekarno, perusahaan- perusahaan asing ini dinasionalisasikan menjadi PTPN, kemudian pada jaman Soehartolah PTPN ini diperluas dengan jalan melakukan program transmigrasi secara massive ke daerah-daerah yang jarang penduduknya dan ini kemudian hari menjadi permasalahan tersendiri. Semenjak tahun krisis moneter tahun 1998 banyak perusahaan-perusahaan ini mengalami kebangkrutan kemudian dijual oleh negara melalui BPPN semenjak itu terjadilah proses liberalisasi sektor pertanian oleh IMF  yang menyebabkan banyak pekerbunan dikuasai asing saat ini. Sehingga permasalahan ini tidak hanya menjadi permasalahan Indonesia saja. Bahkan Pemerintah Indonesia baru-baru ini mepromosikan di negara Eropa, bahwa Indonesia sebagai negara 100% Sustainable Palm Industry.Silahkan baca:

Indonesia Siap Pasok 100 Persen Kebutuhan Sawit Dunia

Sebenarnya kebutuhan domestic akan kelapa sawit hanyalah 30% dan sisanya digunakan sebagai ekspor, dimana 50%-nya digunakan untuk mensuplai kebutuhan agrofuel atau sekitar 40 juta ton per tahun 2020, 30% untuk kebutuhan pangan dan 20% untuk kebutuhan lainnya (Krisnamurti 2008).

Akibat ekspansi sawit yang besar-besaran inilah yang menyebabkan konflik antara perusahaan dan Masyarakat Adat dan juga dengan lingkungan – permainan “raja-raja kecil” di daerah yang menjual ijin dengan gampang membuat ijin perkebunan menjadi tumpang tindih. Di Kalimantan Tengah saja pada tahun 2015 ada 496 unit usaha perkebunan, 300 unit sudah beroperasi. Dari unit yang sudah beroperasi, 85 perusahaan (17%) yang perizinan lahannya sudah memenuhi kriteria clear and clean. Kabupaten Barito Utara dengan luas wilayah 830 ribu hektare izin dengan total luas 1,4 juta hektare. Kabupaten Kapuas dengan luas wilayah 1,4 juta hektare izin dengan total luas 1,7 juta hektare… hmmm??? yups tidak ada yang salah dengan datanya karena saking tumpang tindihnya ijin maka luas wilayah perkebunan bisa lebih luas dari luas daerahnya sendiri, hebat bukan??

Walaupun ada UU yang mengatur pembukaan laha yang zero burning namun pada prakteknya banyak terjadi pembukaan lahan dengan cara dibakar sebelum mendapat ijin pelepasan lahan. Dengan cara ini maka akan mempermudah kaum kapitalis untuk menjalankan usahanya, disamping itu compensasi yang tidak wajar terhadap masyarakat juga mengakibatkan banyak kasus kriminalisasi terhadap masyarakat.

Beberapa waktu lalu kami team dari FoD dan APD pergi ke beberapa Desa di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Melihat dengan jelas bagaimana hutan-hutan anggrek, hutan adat, dan sungai dirusak sedemikian rupa dan juga banyak warga yang ditangkap dan diintimadasi oleh oknum kepolisian yang dibayar oleh perusahaan. Sebab  orang Dayak jaman dahulu tidak mengenal surat-menyurat tanah. Karena orang Desa memiliki hukum Adat dan saling percaya, sehingga batas-batas tanah hanya ditetapkan berdasarkan tanda pokok-pokok kayu atau gundukan batu. Suatu ketika warga desa ini diundanglah untuk mengikuti sosialisasi Sawit, dimana mereka menandatangani daftar hadir sosialisasi ini. Namun ternyata oleh oknum aparat Desa kop blangko daftar hadir ini diganti menjadi PERSETUJUAN PEMBEBASAN LAHAN. Disinilah permasalahan ini dimulai, bukan hanya kebun-kebun warga yang diambil tetapi bahkan situs adat budaya Dayak Maanyan juga hilang digerus oleh perusahaan sawit ini.

Saya jadi teringat dengan kata-kata Ibu Mardiana – seorang perawat yang berjuang membela warga di Tamiang Layang : “Kami ini sebelum sawit masuk kekampung kami, kami memang orang miskin, tetapi kami tidak pernah kelaparan. Kami masih bisa memanen hasil kebun kami sendiri untuk dijual. Tetapi sekarang tidak bisa lagi. Pemerintah dan Pengusaha ini sudah mengajarkan dan memaksa kami untuk menjadi penjahat, pencuri dan pembunuh.”

Kisah lengkapnya bisa dibaca di:

EKSPEDISI FOD KE TAMIANG LAYANG

Kembali kepermasalahan asap yang terjadi di Kalimantan, bahwa saya pribadi cukup kecewa dengan lambannya penanganan oleh Pemerintah dan saling lempar bola antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sementara ratusan ribu jiwa yang terkena dampaknya. Keterlambatan dalam penanganan korban asap seperti pembangunan shalter-shalter dan juga penanganan kebakaran yang jika ditangani secara serius sebelum meluas apinya maka ini tidak akan terjadi. Bahkan para ahli gambut lokal sudah memberikan rekomendasi sejak awal dalam pembangunan sumur bor-pun tidak dihiraukan, malahan pemerintah membangun kanal-kanal yang justru akan menambah kerusakan tanah gambut dikemudian hari.

Berikut ini surat Pak Suwido Limin – salah satu pakar gambut Kalimantan Tengah:

Yth. Bapak/Ibu Pengurus/Anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI).
Di Kalteng kami sudah punya strategi untuk Pencegahan Kebakaran, jika Pemerintah berniat tiadakan kabut asap sejak tahun depan, kami punya Program KALTENG NANTILANG ASEP (Kalteng Mencegah Asap). Penanggulangan/pemadaman kebakaran yg disebut TSA Concept sudah ada sejak tahun 1997 dengan mengandalkan sumur bor sebagai sumber air, hanya saja pemerintah tidak mengadopsinya. Kenapa Bapak/Ibu ribut di WA merencanakan FGD tentang kebakaran hingga ditengah kabut asap mengadakan pertemuan dengan Bupati Kapuas, sementara kami sedang berjuang menyelamatkan diri dan selamatkan gambut? Kenapa tidak datang langsung ke titik api dimana anggota TSA KALTENG sedang siang malam memadamkan kebakaran sejak 28 Sep hingga kini (31 Okt 2015) masih beraksi di tengah hutan/kubah gambut dengan jarak 4,2 km dari tepi Sabangau? Sebagai insan HGI, suatu keanehan jika Bapak/Ibu tidak tahu di Kalteng telah ada teknologi terkait kebakaran gambut dan justeru seperti kaget mau mencari solusi pada Seminar bulan November ini di Kuala Kapuas atau entah dimana. Kenapa tidak pernah menonton BBC dan NHK menayangkan aksi TSA KALTENG yang masing2 telah dua kali datang meliput aksi TSA sejak tahun 2006? KENAPA HGI tidak mengeluarkan pernyataan atau komentar resmi/terbuka tentang kebijakan pemerintah tentang kanalisasi di Tumbang Nusa Kalteng? Apakah ada skenario mengkritiskan hutan/lahan gambut lebih dulu, kemudian diusulkan untuk dikebunkan? Apakah ada rencana membuat PLG Jilid 2? Apakah ingin mengSumaterakan Kalimantan? Dengan segala hormat dan mohon diingat kembali, kami di Kalteng adalah korban PLG, akibat pembangunan Kanal Raksasa 1996/1997. Apakah sampai hati, kejar nilai ekonomi, tetapi lingkungan dan masyarakat aseli setempat dikorbankan? Oleh karena itu, karena saya selaku anggota HGI yang mencintai gambut dengan tetap bertahan pada “Peat for Forest and Forest for People”, mungkin tidak sesuai dengan Visi/Misi HGI, kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa HGI sama dengan HGU, dan saya takut dimasa mendatang Hukum Karma ditimpakan kepada anak cucu saya yang tahu apa2, maka pada kesempatan ini, saya menyatakan keluar dari anggota HGI sejak tanggal pernyataan ini dikeluarkan. Mohon maaf, Proyek Bergaung Besar seperti PLG gagal dan REDD+ menuju kegagalan, karena meniadakan Pengetahuan Lokal. Terima kasih. SUWIDO H. LIMIN. (P. Raya, 31 Oktober 2015).

Maka sebenarnya kasus bencana asap yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera bahkan sudah mencapai Papua saat ini adalah bencana kemanusiaan yang disebabkan ketamakan dan dikondisikan menjadi KASUS PEMBAKARAN HUTAN, dan sampai kapanpun ini dikondisikan harus terjadi. Beberapa oknum Pemerintah Daerah “menjual” bencana ini ke perusahaan-perusahaan untuk mendapat bantuan dana namun hanya untuk dikorupsikan.

Saksikanlah bagaimana pohon ajaib ini tumbuh paska pembakaran lahan:

Apa yang mesti dilakukan adalah benahi RTRWP – yang sampai saat ini belum tuntas, kemudian tindak secara tegas oknum perusahaan yang melakukan pelanggaran, lalu libatkan kembali masyarakat adat dan ahli lokal dalam penanganan kabut asap ini. Tabe

Laut Cina Selatan

5/11/2015

.

Iklan