PROKLAMASI 11 DJUNI 1860 – PENGUMUMAN OLEH PEMERINTAH BELANDA HAPUSNYA KERADJAAN BANDJAR


PROKLAMASI 11 DJUNI 1860

PENGUMUMAN OLEH PEMERINTAH BELANDA HAPUSNYA KERADJAAN BANDJAR

Keraton Keradjaan Bandjar

Surat keputusan pemerintahan kolonial Hindia Belanda 11 Juni 1860 tentang pembubaran Kerajaan Banjar… *Buat pembelajaran sejarah (kalau tidak berkenan jangan denda yah)

Kepada sekalian Radja2, Menteri2, Mufti2, Penghulu2, Hadji2, dan rakjat jang lain2-nja dari Keradjaan Bandjar jang telah dihapuskan. Pada akhir bulan April tahun jang lampau (1859) telah terdjadi pemberontakan dalam Keradjaan Bandjar jang telah dihapuskan / Hapusnja Keradjaan Bandjar didjadikan hak Gubernemen Belanda seluruhnja telah ditetapkan dengan beslit tanggal 17 December 1859 akan tetapi baru diumumkan pada tanggal 11 Djuni 1860.

Tudjuan pemberontakan itu oleh para pemimpinja tidak diumumkan oleh mereka dengan djelas. Akan tetapi pokoknja pemberontakan itu ditudjukan pada pemerintahan Radja Belanda dibagian pulau Borneo ini.

Harta benda rakjat jang hidup setjara damai (tidak berontak) senantiasa terganggung. Pembunuhan, tindakan mendurhaka dan kekedjaman selama pemberontakan selalu meradjalela dikalangan rakjat jang ingin hidup damai. Kekedjaman2 itu timbulnja dari nafsu orang2 jang mengatakan dirinja pembela agama dan Tanah air, akan tetapi jang sebenarnja mereka itu mengambil kesempatan untuk kepentingan kemadjuan sendiri dengan tidak menghiraukan kerusakan masjarakat.

Terhadap orang2 jang sesat pikiranja maka Gubernemen Hindia Belanda tidak lantas sadja mengambil tindakan jang keras, akan tetapi terhadap mereka2 jang mengatjau, berbuat kedjahatan, menentang peraturan jang berwadjib, hingga terganggu keamanan rakjat, pemerintah menganggap perlu menjelesaikannja dengan kekerasan sendjata.

Akibatnja dari tindakan2 mereka jang salah itu orang semua telah maklum. Keadilan itu selalu mendapat kemenangan disegenap djurusan. Mereka2 jang mempelopori pemberontakan, sekarang mengembara dalam rimba belantara sebagai binatang buruan. Rakjat jang kebanjakan terpengaruh oleh propaganda jang muluk dari fihak gerombolan pengatjau jang berontak. Mula2 rakjat turut berdjuang berganding bahu dengan gerombolan pengatjau, akan tetapi sekarang mereka membentji pada gerombolan2 itu, karena ternjata utjapan2 mereka bohong belaka.

Sebagai langkah pertama dalam tindakan untuk mengembalikan ketentraman umum, maka Sultan Tamdjidillah berhenti mendjadi Sultan dengan kemauan sendiri.

Telah dipikirkan dengan matang2, apakah masih diadakan pangkat Sultan untuk mengganti kedudukan Sultan Tamdjidillah dan.. kalau deperlukan djuga Sultan, siapakah orangnya – penggantinja. Akan tetapi akhirnja meskipun Gubernemen Hindia Belanda merasa tidak suka memperluas batas pemerintahannja jang ada (text hilang) berpendapatan suatu (text hilang) untuk memasukan Keradjaan Bandjar jang telah ditiadakan kedalam kekuasaan Pemerintah Gubernemen Hindia Belanda.

Karena djalan lain tidak ada untuk mengembalikan ketentraman jang telah lama berada dalam suasana jang buruk dan ditambah pula dengan kerusakan2 jang diderita rakjat semendjak petjah pemberontakan.

Agar supaja terdjamin ketentraman dan kemakmuran dimasa jang akan datang, maka dengan itu Tuan Besar Gubernur Djendral telah menetapkan sebagai mana jang sudah saja umumkan jakni:

Keradjaan Bandjar seterusnja tidak lagi diserahkan kepada Radja (Sultan) untuk me-urusnja,

Oleh saja ditetapkan sebagai landjutan penetapan Tuan Besar Gubernur Djendral sebagai berikut:

Kradjaan Bandjar dihapuskan tidak lagi dipernitahkan oleh Radja (Sultan).

Seluruh pemerintahan dilingkungan bekas Keradjaan Bandjar langsung dibawah kekuasaan Gubernemen Hindia Belanda dibagian Selatan dan Timur pulau Borneo.

Pangkat Komisaris Gubernemen, setelah Sultan Tamdjidillah meletakan djabatan dengan kemauan sendiri serta dihapuskan Keradjaan Bandjar dengan sendirinja tidak ada lagi. Sesuai dengan fatsal2 dari pengumuman Kolonel jang mendjadi Adjudan Radja Belanda, Komisaris Gubernemen dan djuga debagai Komandan dari tentara di Selatan dan Timur pulau Borneo.

Terhitung sa’at pengumuman tersebut, maka seluruh rakjat tidak lagi diharuskan tunduk (menurut) pada undang2 pemerintah bekas Keradjaan Bandjar dan sebaliknja harus ta’at pada para pembesar bangsa Kulit Putih dan bangsa bumiputera jang telah saja tundjuk untuk mendjalankan peraturan pemerintah Gubernemen Hindia Belanda.

Tudjuan pemerintah sekarang, ja’ni: menciptakan kemakmuran rakjat, memegang teguh keadilan, ketertiban dan keamanan.

Tibalah dunia baru untuk seluruh rakjat dan saja menaruh pengharapan, bahwa rakjat selalu menghargakan serta menaruh kepertjajaan pada mereka2 jang telah ditundjuk untuk mendjalankan jang dimaksudkan dengan dunia baru. Gubernemen hendaknja djanganlah sampai terpaksa mengambil tindakan keras terhadap rakjat dalam memenuhi bunjinja undang2 pemerintah.

Rakjat leluasa menganut agamanja, tetapi harus menghormati djuga pada kepertjajaan orang lain. Tiap orang jang tidak mengindahkannja hingga berakibat kegelisahan atau menjakitkan hati golongan jang lain akan didjatuhkan hukuman jang setimpal dengan kesalahannja.

Sri Baginda Radja Belanda menghendaki dengan sangat agar supaja tiap rakjat selalu dengan leluasa dapat memenuhi – mengerdajakan  rukun agamanja masing2 serta menghadjatkan djuga perlindungan dari badan2 dan anggautanja supaja tidak terdjadi pelanggaran pada undang2 jang berhubungan dengan masalah tersebut. Demikianlah seharusnja rkajat bersikap karena kehendak Radja itu tidak lain dan bukan, ialah untuk keselamatan rakjat semuanja. Maka oleh karena itu tidak seorang djugapun jang enggan apa pula berani melanggar undang2 jang berwadjib.

Segala matjam padjak jang telah ada pada Keradjaan Bandjar masih berdiri, sekarang ini berlaku terus, sementara lagi di-ichtiarkan perobahan baru jang tidak merugikan tudjuan kemakmuran, jaitu peraturan lama dagang dengan peraturan padjak jang tidak memberatkan pikulan rakjat.

Untuk sementara waktu, selama perobahan peraturan padjak belum selesai dikerdjakan, maka rakjat jang harus mengerdajakan erakan sbb:

1 e TIDAK DIBAJAR

Menjelenggarakan pekerdjaan kepentingan kampong ditempat kediaman mereka sendiri jang selarasa dengan maksud undang2.

Djaga pada bangunan2 menurut perintah jang telah ditetapkan oleh Kepala Keresidenan.

Mendjaga dan mengantar persakitan, membikin dan memperbaiki djalan dan djembatan, gardu dan pesanggrahan untuk pembesar2 jang bepergian dan untuk militer jang berlatih.

2 e DENGAN BAJARAN

Membawa orang2 jang bepergian atau barang.

Bekerdja sebagai kuli pada dinas militer geni atau pada para pegawai sipil.

Para pembesar pada masa Keradjaan Bandjar masih berdiri jang ada mempunyai hak apanage (hak memiliki tjukai Tanah) boleh tetap memilikinja setelah mendapat persetujuan dari Tuan Besar Gubernur Djendral. Mereka jang turut dalam pemberontakan tidak berhak lagi memilikinja, akan tetapi Gubernemen berhak kalau dipandang pantas sadja menetapkan putusan baru, jaitu: Tanah apanage itu ditiadakan, tetapi kepada orang jang semula memilikinja itu diganti kerugian jang seadilnja dengan mata uang.

 

Bandjarmasin, 11 Djuni 1860

Residen dari Surakarta, Komisaris Gubernur di Selatan dan Timur Pulau Borneo

 

F.N. NIEUHENHUYZEN.

Iklan